Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Isu penghapusan kolom agama di KTP

KTP
Malam ini saya sebenarnya tidak ingin berbicara tentang politik soalnya saya bersikap netral terhadap hal tersebut sehingga semaksimal mungkin saya menjauhkan pembahasan politik dalam blogku ini. Saya tidak pilih siapapun dan tidak mendukung warna apapun. Saya hanya sedang bersantai dengan facebookku sambil bersilaturahim dengan teman-teman ketika tiba-tiba mata saya tertuju pada timeline yang memberitakan tentang "Jokowi_JK Janji Hapuskan Kolom Agama di KTP" tak tanggung-tanggung media yang memberitakannya adalah Kompas.

Saya biasanya cuek dengan berita seperti ini tapi isu agama ternyata sukses membuat saya segera mengklik link tersebut dan membaca baris demi baris berita agar saya tidak salah persepsi dalam memahaminya dan benar saja, berita itu sesuai judulnya.
Saya geram, ya perasaan itu tiba-tiba muncul begitu saja padahal tadi kan saya ceritanya lagi santai ber facebook-an. Ada rasa berontak yang muncul, ada diam yang tak ingin diam, ada letupan pendapat yang ingin keluar dari bibirku, segera saya tulis pendapat dan bantahan saya terkait pernyataan dalam berita tersebut.




Berikut potongan berita dan bantahan saya:

1. Anggota tim pemenangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musda Mulia, mengatakan, pihaknya menjanjikan penghapusan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) jika pasangan ini terpilih. Sebab, keterangan agama pada kartu identitas dinilai justru dapat disalahgunakan.

2. "Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP, dan Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat," ujar Musda pada diskusi mengenai visi dan misi capres, bertajuk "Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia", di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2014).

3. "Contoh lain lagi, kalau melamar pekerjaan, karena di KTP pelamar pekerjaan agamanya tidak sama dengan agama bosnya, maka tidak akan diterima. Itu diskriminasi," kata Musda.

Tanggapan saya:

1. Disalahgunakan atau mengaburkan agama? Alamat rumah juga bisa disalahgunakan, tidak sekalian dihapus juga?
2. Kesejahteraan seperti apa yang akan didapatkan setelah penghapusan kolom agama di KTP? Bukankah kesejahteraan terkait langsung dengan pekerjaan? di KTP sudah ada loh status PEKERJAAN, mengapa bukan itu yang digoyang?.
3. Terus sampai kapan mau sembunyikan agama dari atasan? Bukankah ada yang namanya toleransi dalam beragaman? Oh iya, itu mau cari karyawan yang berkualitas atau mau cari karyawan seagama?

Penyataan:

Saya tidak mendukung atau berpihak pada salah satu calon presiden manapun, tanggapan yang saya utarakan diatas adalah murni dalam posisiku sebagai orang yang netral pada politik.

Salahkah saya menulis penyataan tersebut? Mari kita bertanya pada Negeri ini, mengapa identitas agama harus di kaburkan, bukankah negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama? Ini tertulis pada Pasal 28E ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Apakah pasal tersebut kurang? Bagaimana dengan bunyi Pasal 29 Ayat 2 ?

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Atau tak perlu terlalu jauh membaca pasal ini dan pasal itu karena Sila Pertama Pancasila jelas-jelas tertulis "Ketuhanan Yang Maha Esa" lalu mengapa harus membuat agama itu kabur sebagai identitas kita?

Di salah satu komentar (di situs Kompas.com) yang mendukung dengan program tersebut mengatakan bahwa "di beberapa daerah ada kelompok yang sweeping dan memukuli orang-orang yang tidak seagama". Apakah karena alasan tersebut sehingga kita harus sembunyi dari agama yang kita miliki dan berpura-pura menjadi agama lain? Mari bertanya pada hati kecil kita "Apakah hal ini akan sesuai dengan nurani kalian?"

Ada juga berita bantahan terkait pernyataan tersebut yang mengatakan bahwa pendapat Musda Mulia sebagai anggota tim pemenang adalah pendapat pribadi. Jika memang hal itu adalah pendapat pribadi berarti Musda Mulia telah melakukan tindak pencemaran nama baik dong terhadap Jokowi karena telah mengaku-ngaku bahwa Jokowi setuju padahal tidak? Lalu mengapa tidak di proses?

Sekali lagi, saya hanya seorang warga biasa yang memang tidak ingin bersentuhan dengan politik. Saya hanya rakyat biasa yang tidak tahu apakah pengaruh dari penghapusan status agama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi diakhir tulisan ini saya hanya ingin mengatakan: Saya bangga dengan agamaku, Saya bangga dengan negeriku, dan Saya bangga karena itu adalah identitasku.

20 komentar untuk "Isu penghapusan kolom agama di KTP"

  1. Saya tidak setuju dengan penghapusan kolom agama di KTP..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Alasannya apa mas? kali aja punya pendapat sendiri

      Hapus
  2. Sabar mas fadly, sabar ^^
    Ishmah sebenarnya juga sempat geram, dan masih geram :D

    terus dapat pesan gitu di WA ttg percakapan 4 orang yg membahas mengenai penghapusan kolom agama di KTP, dan pada akhirnya ketika mereka saling memberi argumen, yang terjadi adalah.... KTP hanya sekedar kertas kosong melompong, duh!

    dan Ishmah ikut mengatakan, "Saya bangga dengan agamaku, Saya bangga dengan negeriku, dan Saya bangga karena itu adalah identitasku."

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ia mbak, yang ceritanya tentang sekalian hapus semua kolom di ktp itu yah mbak? saya juga baca itu di google+ tadi

      Hapus
  3. hehehe politik itu memang kejam, berbagai cara tipuan di pakai untuk "membunuh musuh"

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tapi ini kader partain sekaligus tim suksesnya sendiri loh mas yang bilang hal tersebut

      Hapus
  4. Sekalian aja KTP di kosongin, karena apa??
    # nama bisa menyebabkan diskriminasi, nama abdullah atau muhammad pas keluar negeri di kira teroris
    # alamat bisa disalah gunakan
    # golongan darah juga bisa dikriminasi lho,
    # tanggal lahir juga bisa diskriminasi, teruma dalam pekerjaan.

    hehehe,...
    Ga masuk akal sebenarnya kolom agama dikosongkan. Gmn coba kalo misalnya ada yang meninggal tanpa di ketahui keluarga, dijalan misalnya dan tidak diketahui siapa keluarganya. yang ada orang bingung ini mayat mau di urus pake agama apa ya??! kan kasian bgt,

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ia mbak, tadi di google+ juga ada yang komentar gitu malahan di buat cerita tadi yang intinya semua kolom di hapus aja :)

      Hapus
  5. Udah deh sob, ngapain ngurusin politik? Toh mereka aja gak ngurusin hidup kita kok...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Memang sih tapi saya tetap merasa perlu untuk ungkapkan keberatan saya terhadap pernyataan mereka :D

      Hapus
  6. Selama ini kita pake KTP tidak ada tuh yang aneh2, kenapa baru sekarang ada pernyataan penghapusan agama di KTP, bu Musda bahaya pemikirannya selama saya memperhatikan beliau

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ia dia mbak, lagian gak rasional juga kalau dikatakan bahwa penghapusan status agama di KTP bisa berpengaruh dengan kesejahteraan :)

      Hapus
  7. sampe skrng masih ga habis pikir deh sama rencana itu. agama itu kan eleman yg penting dan patut untuk diakui secara umum apa pun itu. klau rencana ini wujud berarti secara langsung negara ga nganggap agama sebagai hal yang penting. ckck

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ia mbak, agama harus diakui makanya saya langsung nulis protes di postingan ini padahal sebelum-sebelumnya saya malas bahas-bahas politk :)

      Hapus
  8. Maaf yah, aku pro dengan rencana tersebut. Bagaimanapun memang selama ini, kolom agama sering disalahgunakan. Contoh karena lihat status agama di KTP, perusahaan X batal merekrut seseorang. Lagian, memang sebaiknya agama itu ada baiknya tidak jadi alat pamer. Coba juga deh bayangkan, apa yang terjadi kalau ada kolom agama dan suku di KTP. Misalnya ditulis: Adi, agama Buddha, suku Melayu. Dan si Adi dijegal di suatu daerah karena status agama dan sukunya. Ada baiknya hal-hal yang perlu diketahui negara ialah hal-hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan orang. Contoh alamat, jenis kelamin, pekerjaan, dll.

    Tapi pernah baca juga, di Swiss, kolom agama tetap ada. Tapi penggunanya bebas mau diisi dengan apa. Nggak kayak di Indonesia, yang harus diisi dengan salah satu agama-agama yang diakui saja.

    Maaflho komentarnya.. Hanya kasih perspektif lainnya saja. Dan apa yang dilakukan JKW itu sudah cukup tepat (mungkin).

    BalasHapus
    Balasan
    1. 1. Contoh karena lihat status agama di KTP, perusahaan X batal merekrut seseorang.

      Ini sudah saya jelaskan diatas. Mari kita bertanya pada perusahaan tersebut, mereka mencari karyawan berkualitas atau karyawan yang seagama? atau katakanlah kolom agama tidak ada dan si pelamar ini diterima. Jika perusaan tersebut menggunakan konsep menerima sesuai agama maka pada akhirnya orang ini akan dipecat juga kan?

      2. Tentang dicegat kemudian pemeriksaan KTP

      Ok, anggaplah lagi dicegat nih sama orang yang berbeda agama. Karena kita takut lantas berpura-pura mengaku menjadi agama tertentu, apakah ini tidak membohongi nurani? Saya pikir Indonesia juga tidak sekejam itu, Indonesia masih punya sisi yang saling memahami dan saling menghormati satu sama lain. Jadi bukan kolom agama yang harus dihilangkan tapi rasa tenggang rasa antara sesama yang harus dibangun.

      3. Ada baiknya hal-hal yang perlu diketahui negara ialah hal-hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan orang. Contoh alamat, jenis kelamin, pekerjaan, dll

      Menurutku jenis kelamin tak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat soalnya saat ini laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja mencari nafkah.
      Alamat khususnya di daerah pedesaan juga tidak menjamin seseorang memiliki kesejahteraan tertentu. Tapi kalau di kota mungkin bisa jadi ketika melihat alamat mereka di daerah perumahan elit. tapi ini tidak universal.

      Kembali pada fungsi KTP sebagai tanda pengenal, menurutku agama juga merupakan bagian dari identitas yang memang harus dikenali dan dihargai ^_^

      Hapus
  9. Heheh.. Kalo aku sih ngga bisa komen apa-apaaa.. Setuju-setuju aja sih :D

    BalasHapus
    Balasan
    1. Wah kalau ini malah bingung responnya soalnya tidak tau setuju yang mana? setuju isunya atau setuju penolakannya :D

      Hapus
  10. Saya juga nggak setuju sama penghapusan kolom agama dalam KTP, nanti bisa-bisa jadi sekuler ini -__-

    BalasHapus
    Balasan
    1. Bagaimana perkembangan kasusnya yah?

      Hapus

Kami menghargai setiap tanggapan pembaca.
Kami akan berusaha merespon tanggapan tersebut secepatnya, اِ نْ شَآ ءَ اللّهُ

Catatan
1. Jangan SPAM yah....
2. Tidak menggunakan link hidup
3. Silahkan berkomentar dengan sopan